Ciamis, PR Politik – Ancaman banjir musiman kembali menghantui sekitar 5.000 hektare lahan pertanian produktif di wilayah selatan Kabupaten Ciamis, khususnya di Kecamatan Lakbok dan Purwadadi. Genangan air yang rutin terjadi setiap musim hujan ini tidak hanya mengganggu penghidupan para petani, tetapi juga berpotensi menghambat pencapaian target swasembada pangan nasional.
Sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya mencari solusi jangka panjang, Anggota Komisi IV DPR RI, Ir. H. Herry Dermawan, melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy pada Rabu (11/6/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara lembaga legislatif dan institusi teknis dalam menghadapi persoalan banjir tahunan yang terjadi di wilayah tersebut.
“Diperlukan langkah strategis dan terintegrasi untuk menyelesaikan persoalan banjir di kawasan selatan Ciamis. Ini bukan hanya soal daerah, tetapi menyangkut lumbung pangan nasional,” ujar Herry Dermawan.
Ia menjelaskan bahwa banjir diakibatkan oleh luapan Sungai Citanduy beserta anak-anak sungainya yang kerap meluap saat curah hujan tinggi. Dampaknya, sawah petani terendam selama berhari-hari hingga berminggu-minggu, yang berujung pada risiko gagal tanam dan gagal panen.
Tak hanya fokus pada persoalan banjir, Herry juga menekankan urgensi pemenuhan kebutuhan irigasi dan pupuk sebagai dua pilar utama dalam mendukung produktivitas pertanian. Ia menilai sistem irigasi di kawasan tersebut harus segera diperbaiki secara menyeluruh demi keberlanjutan ketahanan pangan.
Menanggapi hal itu, Kepala BBWS Citanduy, Dr. Ir. Elroy Koyari, ST, MT, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima 434 usulan perbaikan saluran irigasi tersier dari wilayah Kabupaten Ciamis.
“Sekitar 30 persen dari total usulan itu telah melalui proses verifikasi lapangan. Tahapan berikutnya adalah penganggaran,” jelas Elroy.
Ia memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh usulan perbaikan tersebut melebihi Rp100 miliar. Namun, pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan kesiapan teknis.
Elroy menambahkan bahwa pembenahan saluran irigasi tidak akan efektif tanpa perbaikan menyeluruh pada sistem drainase dan pintu-pintu air. Topografi wilayah yang menyebabkan lahan pertanian berada lebih rendah dari permukaan sungai menjadi kendala utama dalam penanganan banjir.
“Topografi wilayah ini menyebabkan sawah berada lebih rendah dari permukaan air sungai. Maka solusi jangka panjangnya adalah membenahi sistem drainase dan pintu air untuk membuang genangan dengan cepat,” imbuhnya.
Kebutuhan anggaran tambahan untuk sistem drainase dan pintu air tersebut disambut dengan komitmen dari Herry Dermawan yang menyatakan siap memperjuangkannya melalui jalur legislatif.
“Kami di Komisi IV DPR RI akan memperjuangkan hal ini. Isu ketahanan pangan harus mendapat perhatian serius,” tegas Herry.
Elroy juga menginformasikan bahwa sejak awal 2025, kewenangan pengelolaan jaringan irigasi telah resmi dialihkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke BBWS Citanduy. Hal ini diharapkan mempercepat respon terhadap berbagai kebutuhan teknis di lapangan.
Sebagai bagian dari solusi jangka panjang yang bersifat struktural, pemerintah tengah mengembangkan dua proyek strategis nasional (PSN), yakni Bendungan Leuwi Keris dan Bendungan Matenggeng.
“Selain itu, rencana pembangunan Bendungan Matenggeng di perbatasan Ciamis–Cilacap juga akan mendukung pengendalian banjir di wilayah selatan,” ujarnya.
Bendungan Leuwi Keris diperkirakan mampu mengurangi risiko banjir hingga 11 persen, sedangkan Bendungan Matenggeng yang dirancang dengan kapasitas genangan lebih luas diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengendalian banjir lintas wilayah dan menjaga stabilitas produksi pangan di wilayah Ciamis dan Cilacap.
Sumber: fraksipan.com
