Jakarta, PR Politik – Kenaikan harga beras di sejumlah daerah mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Golkar, Robert Joppy Kardinal. Ia meminta pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, segera mengambil langkah cepat dan strategis untuk menstabilkan harga beras yang mengalami lonjakan di tengah melimpahnya stok.
Berdasarkan data Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Minggu (29/6/2025), rata-rata nasional harga beras medium telah menyentuh angka Rp14.073 per kilogram. Padahal, Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras medium ditetapkan sebesar Rp12.500 per kilogram. Hal serupa juga terjadi pada beras premium yang rata-rata harganya mencapai Rp15.847 per kilogram, melebihi HET sebesar Rp14.900. Beberapa daerah bahkan berada dalam status waspada, seperti Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, NTB, Gorontalo, hingga Papua Barat.
Robert menyayangkan terjadinya kenaikan harga beras yang tidak sesuai dengan kondisi produksi dan ketersediaan stok saat ini. Ia menilai situasi ini bertentangan dengan logika dasar hukum ekonomi.
“Rasanya aneh dengan fenomena kenaikan harga beras di sejumlah wilayah, sementara pasokan stok beras di gudang BULOG melimpah. Semestinya dengan produksi beras meningkat seperti ini harga eceran harus stabil setara dengan HET ataupun di bawah HET karena penawarannya melampaui kebutuhan, logika hukum ekonomi seperti itu,” kata Robert dalam keterangannya, Minggu (29/6/2025).
Ia mendesak pemerintah, dalam hal ini Menteri Pertanian, serta institusi terkait seperti Perum BULOG dan Badan Pangan Nasional (Bapanas), untuk segera mendistribusikan stok beras guna menekan kenaikan harga melalui program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Menurutnya, langkah ini penting untuk mengendalikan inflasi harga beras yang meresahkan masyarakat.
Selain itu, Robert juga menekankan pentingnya investigasi lapangan secara menyeluruh guna menemukan akar penyebab dari lonjakan harga. Dengan investigasi yang tepat, kebijakan yang diambil pemerintah dapat lebih terarah dan efektif.
Sementara itu, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menyampaikan bahwa kenaikan harga beras kali ini bukanlah hal yang ganjil. Ia menjelaskan bahwa fenomena ketika harga di tingkat produsen turun namun di tingkat konsumen justru naik merupakan bentuk ketidakseimbangan atau asimetri harga.
Khudori mengaitkan kondisi ini dengan adanya kemungkinan gangguan pada rantai pasok. Menurutnya, dalam situasi pasar yang normal, asimetri harga seperti ini tidak akan terjadi.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional sepanjang Januari hingga Juni 2025 diperkirakan mencapai 18,76 juta ton. Setelah dikurangi konsumsi enam bulan, terdapat potensi surplus sebesar 3,2 juta ton.
Dengan kondisi tersebut, Robert Kardinal menilai pemerintah memiliki cukup ruang untuk melakukan intervensi harga demi melindungi konsumen tanpa mengorbankan petani. Ia menegaskan bahwa kestabilan harga beras adalah isu krusial yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak dan harus ditangani secara cepat dan terukur.
Sumber: kabargolkar.com
