Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, menyambut positif kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait penghapusan kuota impor, khususnya untuk komoditas pangan seperti daging sapi. Menurutnya, langkah ini harus diarahkan untuk meningkatkan penerimaan negara, melindungi produsen dalam negeri, serta menjamin kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan.
Fauzi menegaskan bahwa kebijakan tersebut perlu diterjemahkan sebagai reformasi terhadap sistem tata niaga impor agar lebih transparan dan adil. Ia menilai, selama ini praktik kartel dan rente ekonomi telah mencemari mekanisme kuota impor yang berlaku.
“Instruksi Presiden Prabowo agar kuota impor dihapus, khususnya untuk komoditas pangan seperti daging sapi, harus dibaca sebagai upaya menghapus praktik kartel dan rente ekonomi yang selama ini terjadi dalam tata niaga impor. Tapi jangan berhenti sampai di sana. Kebijakan ini harus mampu meningkatkan penerimaan negara dan menjamin kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan,” ujar Fauzi dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (11/4/2025).
Pernyataan Fauzi tersebut merespons arahan Presiden Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa (8/4/2025), di mana Presiden meminta agar sistem kuota impor dihapus guna mencegah dominasi oleh segelintir pelaku usaha.
Lebih lanjut, Fauzi menekankan bahwa penghapusan kuota tidak boleh disalahartikan sebagai pembukaan keran impor secara bebas tanpa pengawasan. Ia mendorong pemerintah untuk menyiapkan instrumen pengganti yang tetap menjaga kepentingan pelaku usaha domestik melalui mekanisme pasar yang lebih terbuka namun tetap terkendali.
“Penghapusan kuota bukan berarti liberalisasi impor. Negara harus hadir dengan instrumen yang memperkuat sisi penerimaan, seperti sistem tarif progresif, lelang izin impor terbuka, serta penguatan pengawasan agar tidak ada manipulasi harga dan data kebutuhan pangan,” tegas legislator Partai NasDem itu.
Ia juga menyoroti banyaknya kritik terhadap sistem kuota impor yang selama ini dianggap tidak transparan dan rawan korupsi. Fauzi merujuk pada sejumlah skandal korupsi di sektor impor pangan seperti bawang putih, gula, dan daging sapi.
“Sudah cukup kita menyaksikan bagaimana rezim kuota menyuburkan korupsi dan ketimpangan. Ini momentum penting untuk membenahi tata kelola impor agar benar-benar berpihak pada rakyat dan tidak lagi menjadi lahan basah segelintir elite,” tutupnya.
Sumber: fraksinasdem.org
