Jakarta, PR Politik (30/11) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan kekhawatirannya terkait banjirnya barang tekstil impor ilegal, khususnya dari China, yang masuk ke Indonesia. Ia menilai fenomena ini menjadi salah satu penyebab utama melemahnya industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri, serta meminta Pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas untuk mengatasinya.
Cucun mengkritik situasi di mana pasar Indonesia kini dikuasai oleh produk impor, yang menurutnya mencerminkan adanya sistem yang tidak berfungsi dengan baik. “Bayangkan, 72 ribu kontainer ilegal. Ini kan banyak sekali. Pantas industri tekstil kita babak belur,” ungkap Cucun dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Sabtu (30/11).
Menurut data yang diungkap oleh Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), dalam lima tahun terakhir, terdapat lebih dari 72 ribu kontainer impor TPT ilegal dari China yang memasuki pasar Indonesia, dengan kerugian negara mencapai sekitar Rp46 triliun. Selain itu, gap yang signifikan juga tercatat antara ekspor TPT China ke Indonesia dengan data impor TPT Indonesia dari China, dengan selisih yang mencapai miliaran dolar AS setiap tahunnya.
Cucun mempertanyakan pengawasan yang dilakukan Pemerintah, khususnya Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan (Kemendag), dalam mengatasi masalah ini. “Kenapa kita bisa sampai kecolongan seperti ini? Di mana missed dan celahnya? Kondisi ini kan mengancam kesejahteraan rakyat,” ujar Cucun, yang juga menyoroti ketidaktegasan pemerintah dalam menanggulangi banjirnya barang impor ilegal.
Baca Juga: Amin Ak Menentang Larangan Penggunaan BBM Bersubsidi oleh Pengemudi Ojol
Tidak hanya masalah pengawasan di sektor bea cukai, Cucun juga mengkritik kinerja Kemendag yang dinilai abai terhadap persoalan ini. Ia menekankan pentingnya tindakan yang lebih tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menjaga kelangsungan industri dalam negeri.
Cucun juga mengingatkan dampak jangka panjang dari maraknya impor ilegal, yang tak hanya merugikan industri TPT, tetapi juga berdampak pada pengangguran massal. Menurutnya, industri tekstil yang terpuruk akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran, baik di sektor kelas kecil, menengah, hingga perusahaan besar. “Tak bisa dihindari juga, industri TPT yang melemah menyebabkan PHK besar-besaran,” tegasnya.
Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, sepanjang tahun 2024, sekitar 60 ribu pekerja di sektor TPT telah terkena PHK. Sebagian besar PHK terjadi di DKI Jakarta, dengan kenaikan yang sangat signifikan pada September 2024.
Cucun khawatir jika tidak ada langkah cepat dan perbaikan dalam pengawasan dan penegakan hukum, maka industri tekstil dalam negeri akan semakin banyak yang gulung tikar, menambah angka pengangguran, dan melemahkan daya beli masyarakat. “Kalau industri gulung tikar, ini menambah angka pengangguran di Indonesia karena banyak yang akan di-PHK,” tambahnya.
Baca Juga: Sarifuddin Sudding Soroti Sengketa Tanah Adat dan Desak Penanganan Serius oleh Aparat
Untuk itu, Cucun mendesak Pemerintah untuk segera mengambil tindakan yang lebih konkret dalam mengatasi masalah impor ilegal. Ia juga mendorong pemerintah untuk segera merevisi Permendag Nomor 8/2024, yang dinilai sebagai salah satu faktor penyebab banjirnya produk impor di pasar domestik, yang menggerus pelaku usaha nasional. “Daya beli masyarakat jadi menurun sehingga tidak ada perputaran ekonomi. Ini sangat bahaya dan bisa menghambat target Pemerintah yang ingin mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen,” ucapnya.
Industri tekstil, yang merupakan sektor padat karya dan menyerap hampir 4 juta tenaga kerja, berperan besar dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, Cucun menegaskan, jika tidak segera diantisipasi, bukan tidak mungkin semakin banyak tenaga kerja yang terkena PHK, dan kelas menengah akan tergerus menjadi kelas bawah atau miskin. Ia pun meminta Pemerintah untuk berkoordinasi dengan semua pihak terkait guna menekan masuknya barang-barang impor ilegal ke Indonesia.
“Kalau tidak segera diantisipasi, makin banyak yang kena PHK dan kelas menengah merosot menjadi kelas bawah atau miskin. Pemerintah harus berkoordinasi dengan semua stakeholder agar bisa menekan barang impor yang masuk ke Indonesia,” pungkas Cucun.
Sumber: dpr.go.id
