Cilegon, PR Politik – Gelombang penutupan industri dalam negeri masih terjadi dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari tekstil hingga elektronik. Kondisi ini bukan hanya memengaruhi sektor hilir, tetapi juga industri hulu seperti petrokimia yang memasok bahan baku utama bagi manufaktur nasional.
Situasi tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi VII DPR RI, Tifatul Sembiring, saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi VII untuk meninjau operasional PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Cilegon, Banten.
“Ada nggak pengaruhnya serapan daripada pengguna produk dari Lotte Chemical ini dengan terjadinya masalah-masalah tersebut? Bahkan tahun lalu PHK itu hampir dua juta lebih (orang) dengan menurunnya itu (produksi dalam negeri), ada nggak terindikasi gitu penurunan permintaan produk daripada chemical ini?” tanya Tifatul dalam kunjungan yang berlangsung pada Jumat (21/11/2025).
Menanggapi hal itu, perwakilan PT LCI, Jojok Hardijanto, tidak secara spesifik menjelaskan keterkaitan langsung bangkrutnya sejumlah industri terhadap serapan produk perusahaannya. Namun ia memaparkan sejumlah tantangan besar yang kini membebani industri petrokimia maupun sektor manufaktur nasional.
Salah satunya adalah bea masuk LPG, yang menjadi bahan baku utama industri petrokimia. Kebijakan ini dinilai membuat harga produk dalam negeri kalah bersaing dibanding barang impor.
Selain tingginya biaya produksi, Jojok juga menyinggung derasnya barang impor murah yang masuk ke Indonesia, terutama ketika terjadi praktik dumping. Menurutnya, hal ini membuat persaingan di pasar menjadi tidak adil antara produsen lokal dan produk luar negeri.
“Inilah kami butuh kehadiran dari pemerintah untuk bisa mendukung industri dalam negeri supaya tidak pelan-pelan mati. Dulu sempat keramik hancur, habis itu ada tekstil, ada elektronik nah ini akan berantai terus kalau tidak ada peran dari pemerintah,” ujar Jojok.
Ia menegaskan, dunia usaha tidak meminta perlakuan khusus, namun berharap adanya kebijakan yang menciptakan persaingan usaha yang adil. “Mohon support terutama import barrier biar kami mandiri di negeri sendiri. Kami tidak butuh special treatment tetapi paling nggak kita bisnis dengan fair,” lanjutnya.
Usai pertemuan, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyampaikan bahwa seluruh masukan dari kunjungan ini akan dibawa ke pembahasan formal di Komisi. Ia menjelaskan bahwa Komisi VII saat ini memiliki Panja Daya Saing Industri yang fokus memperkuat daya saing lintas sektor.
“Ya tentunya kita akan rapat di komisi ya dengan industri terkait. Karena ini juga ada kaitannya dengan perdagangan ya. Ini benar-benar lintas sektoral. Ini karena sifatnya Panja Daya Saing, jadi kita bisa memanggil nanti lintas K/L yang terkait,” ujar Evita yang juga menjabat sebagai Ketua Panja Daya Saing Industri.
Sejumlah faktor eksternal disebut memberi tekanan besar terhadap ketahanan industri nasional. Masifnya impor pakaian jadi dan kain dalam beberapa tahun terakhir membuat lebih dari 60 perusahaan tekstil kolaps hanya dalam dua tahun. Sementara itu, oversupply baja dari China akibat tingginya tarif Amerika Serikat mendorong potensi dumping ke negara lain, termasuk Indonesia. Kondisi ini dapat menekan harga baja domestik dan semakin melemahkan industri lokal.
Jika arus produk impor tak kunjung terkendali, ancamannya tidak hanya dirasakan industri hilir. Industri hulu, termasuk petrokimia yang memasok bahan baku bagi manufaktur nasional, juga berpotensi kehilangan pasar ketika pelaku industri hilir melemah atau berhenti beroperasi. Situasi ini dinilai mengancam keberlangsungan rantai pasok industri nasional secara keseluruhan.
