Jakarta, PR Politik – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang debottlenecking untuk mengurai berbagai hambatan yang mengganjal Proyek Strategis Nasional (PSN) Onshore Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela. Sidang yang digelar di Jakarta pada Selasa (24/2) ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam merespons aduan investasi secara cepat, transparan, dan akuntabel.
Menkeu menegaskan bahwa pembenahan iklim usaha sangat krusial untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi.
“Iklim usaha yang sehat akan terus diperkuat guna mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, seiring dengan penguatan mesin fiskal dan sektor keuangan,” katanya.
Proyek raksasa yang dikelola oleh INPEX sejak 1998 di Maluku ini diproyeksikan menjadi pilar ketahanan energi Indonesia dengan kapasitas 9,5 juta ton LNG per tahun. Dalam sidang tersebut, INPEX menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam penyederhanaan regulasi dan penurunan biaya komponen Engineering, Procurement, Construction, and Installation (EPCI).
Tahapan EPCI menjadi penentu utama nilai investasi dan ditargetkan mulai berjalan pada awal 2027. Saat ini, proyek telah menunjukkan progres positif melalui persetujuan AMDAL dan tahap Front End Engineering Design (FEED) yang berjalan sesuai jadwal dengan pengawalan dari SKK Migas.
Meski menunjukkan kemajuan teknis, pemerintah menggarisbawahi beberapa isu non-teknis yang memerlukan penanganan lintas sektoral. Poin utama yang menjadi perhatian adalah stabilitas sosial melalui dialog intensif dengan masyarakat terdampak serta skema kompensasi lahan yang berkeadilan.
Selain itu, proyek ini juga diarahkan untuk mendukung energi berkelanjutan melalui implementasi Carbon Capture and Storage (CCS).
“Penyelenggaraan sidang ini bukan hanya menyelesaikan hambatan bagi para pelapor, namun lebih dari itu. Hal ini dapat memberikan kepercayaan dan sentimen positif bagi dunia usaha yang memperkuat iklim usaha yang sehat,” ujarnya menutup sidang.
Melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), pemerintah terus memantau efektivitas kanal debottlenecking. Hingga 24 Februari 2026, tercatat sebanyak 92 aduan telah masuk, di mana 46 di antaranya telah berhasil diselesaikan dan ditindaklanjuti.
Isu yang ditangani Satgas P2SP sangat beragam, mulai dari masalah perizinan usaha kecil seperti apotek, kendala pendanaan industri tekstil, hingga proyek strategis skala besar seperti pabrik bioetanol dan pembangkit listrik tenaga sampah.
sumber : Kemenkeu RI
