Dalam dinamika komunikasi politik, pejabat publik memegang peran sentral sebagai panutan bagi masyarakat. Setiap ucapan dan gestur yang ditampilkan memiliki implikasi luas, baik secara politik maupun sosial. Oleh karena itu, penting bagi pejabat publik untuk menjaga etika dan komunikasi dalam membangun kepercayaan publik serta mempertahankan marwah kepemimpinan.
Baru-baru ini, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kata “Ndasmu” dalam acara HUT ke-17 Partai Gerindra menjadi sorotan tajam di media sosial. Ucapan tersebut muncul sebagai respons terhadap kritik mengenai “kabinet gemuk” yang viral di berbagai platform media sosial, seperti Instagram, TikTok, dan X (sebelumnya Twitter).
Fenomena ini memicu diskusi publik, termasuk di kalangan warganet, tidak hanya tentang substansi kritik yang disampaikan, tetapi juga mengenai etika komunikasi yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang pejabat, termasuk kepala negara.
Perspektif Teori Komunikasi
Dalam konteks teori komunikasi, fenomena ini dapat dianalisis melalui Teori Dramaturgi Erving Goffman, yang menekankan pentingnya “front stage” (panggung depan) dan “back stage” (panggung belakang) dalam interaksi sosial.
Seorang pejabat publik, terutama dalam situasi resmi, berada di panggung depan di mana perilaku yang ditampilkan harus mencerminkan profesionalitas, penghormatan, dan pengendalian diri. Ucapan yang cenderung kasar atau tidak pantas, meskipun mungkin dimaksudkan sebagai ekspresi spontan atau candaan, tetap memiliki konsekuensi serius terhadap citra dan legitimasi kepemimpinan.
Lebih lanjut, Teori Spiral of Silence dari Elisabeth Noelle-Neumann juga relevan dalam melihat dampak komunikasi pejabat publik terhadap opini masyarakat. Pernyataan kontroversial dari tokoh berpengaruh dapat menciptakan efek pembungkaman, di mana individu dengan pandangan berbeda merasa enggan untuk bersuara karena takut dikucilkan atau mendapat serangan verbal.
Dalam kasus ini, alih-alih membangun diskursus yang sehat, komunikasi yang tidak etis justru berpotensi menekan kebebasan berpendapat.
Tanggung Jawab Moral dan Sosial
Sebagai pemimpin, setiap pejabat publik memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga kesantunan dalam komunikasi. Sikap ini bukan hanya tentang etika, tetapi juga bagian dari strategi komunikasi politik yang matang. Mengelola kritik dengan kepala dingin, menjawab pertanyaan publik dengan substansi yang membangun, serta menunjukkan empati adalah langkah-langkah yang akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan legitimasi politik.
Pejabat publik juga harus menyadari bahwa mereka adalah representasi negara dan bangsa. Setiap tindakan dan ucapan mereka tidak hanya memengaruhi citra pribadi, tetapi juga citra institusi yang mereka pimpin. Oleh karena itu, etika komunikasi harus menjadi prioritas, terutama di era digital di mana informasi menyebar dengan cepat dan dapat meninggalkan dampak yang bertahan lama.
Membangun Ruang Publik yang Sehat
Dengan demikian, penting bagi pejabat publik, termasuk Presiden, untuk memahami bahwa setiap kata yang terucap adalah bagian dari kontrak sosial dengan rakyatnya. Etika komunikasi yang baik adalah cerminan dari kepemimpinan yang berkelas, berwibawa, dan mampu merangkul seluruh elemen bangsa tanpa meninggalkan luka verbal yang tidak perlu.
Mari kita berharap bahwa ke depan, ruang publik kita ditandai oleh komunikasi yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menjaga martabat bersama. Sebagai masyarakat, kita juga memiliki peran untuk mendorong akuntabilitas dan kesantunan dalam komunikasi publik, sehingga tercipta iklim politik yang lebih sehat dan produktif.
Penulis: Aditya Angga
Artikel ini telah tayang di kumparan.com
