Paris, PR Politik – Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Paris, Prancis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Duta Besar RI untuk Prancis, Mohamad Oemar, menggelar pertemuan dengan sejumlah Duta Besar dan perwakilan negara-negara OECD. Pertemuan tersebut berlangsung di Wisma Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris pada Selasa malam (4/3). Hadir dalam pertemuan ini Duta Besar Australia, Duta Besar Jepang, serta Wakil Duta Besar dari Jerman, Belanda, dan Polandia. Negara-negara ini merupakan mitra yang telah menyatakan dukungan atau komitmennya dalam mempercepat aksesi Indonesia ke OECD.
Dalam suasana yang akrab, pertemuan tersebut turut diiringi dengan jamuan makan malam. Menko Airlangga menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan negara-negara sahabat dalam proses Indonesia bergabung dengan OECD, mulai dari dibukanya diskusi aksesi pada Februari 2024 hingga tahapan asesmen mandiri yang kini tengah berlangsung. “Indonesia bangga menjadi negara pertama di ASEAN yang menjadi negara aksesi OECD,” ujar Menko Airlangga. Keputusan strategis ini juga menginspirasi negara ASEAN lainnya, seperti Thailand, yang diperkirakan akan mengikuti jejak Indonesia pada Juni 2024.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menekankan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah meningkatkan daya saing, produktivitas, dan investasi guna menciptakan lebih banyak lapangan kerja serta mencapai target pertumbuhan ekonomi bertahap hingga 8%. “Bergabungnya Indonesia dengan OECD akan berkontribusi besar dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya. Transformasi struktural yang dilakukan Indonesia dinilai dapat memperluas akses ke pasar global, meningkatkan modal, keterampilan tenaga kerja, serta adopsi teknologi. Hal ini sangat penting agar Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 6%-8% dalam dua dekade ke depan dan keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap).
Pemerintah menargetkan penyelesaian aksesi OECD dalam waktu tiga hingga empat tahun mendatang. Untuk mempertahankan momentum dan kesinambungan kebijakan, aksesi Indonesia ke OECD telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga turut memaparkan perkembangan dan langkah strategis Indonesia dalam proses aksesi OECD. “Target kami adalah menyampaikan draf Initial Memorandum sebelum Juni 2025 agar dapat menandai langkah Peta Jalan Aksesi pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri di bulan Juni 2025,” ungkapnya. Ia juga menegaskan komitmen Indonesia dalam mempercepat penyelarasan substansi seluruh instrumen OECD. Untuk mendukung tahapan aksesi ini, Sekretariat Tim Nasional OECD telah mengidentifikasi berbagai kebutuhan peningkatan kapasitas di sejumlah sektor, termasuk implementasi kebijakan yang komprehensif serta penguatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.
Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga juga membuka peluang kolaborasi dengan negara-negara OECD guna mendukung aksesi Indonesia. Beberapa area utama yang menjadi fokus Indonesia adalah peningkatan kesadaran dan kapasitas melalui seminar atau lokakarya, pendampingan teknis, serta penyediaan tim ahli di berbagai kementerian dan lembaga. Selain itu, Indonesia juga membutuhkan dukungan dalam penempatan perwakilannya di Sekretariat OECD. “Penguatan hubungan antara Indonesia, negara-negara anggota OECD, dan Sekretariat OECD di Paris sangat krusial dalam mempercepat aksesi Indonesia,” tegasnya.
Sumber: ekon.go.id
