Jakarta, PR Politik (2/12) – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN, Farah Puteri Nahlia, meminta Menteri Luar Negeri Sugiono untuk segera mengambil tindakan nyata dalam menangani kasus pelanggaran hukum yang dilakukan turis Indonesia di luar negeri, terutama masalah overstay di Korea Selatan. Farah menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya merusak citra individu tetapi juga melemahkan posisi paspor Indonesia di kancah internasional.
Dalam rapat Komisi I DPR RI yang membahas program 100 hari kerja Menteri Luar Negeri serta isu-isu aktual, Farah mengungkapkan keprihatinannya terkait data yang menunjukkan bahwa sekitar 20 persen dari 350 ribu turis Indonesia ke Korea Selatan setiap tahun tinggal secara ilegal. “Terkait overstay ini, kira-kira apa upaya dari Bapak Menlu ke depannya untuk mencegah atau setidaknya mengurangi agar WNI tidak mengulanginya lagi?” tanya Farah di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (2/12).
Farah juga menyoroti ketidakadilan dalam kebijakan visa antara Indonesia dan Korea Selatan. Meski Korea Selatan telah menikmati fasilitas bebas visa ke Indonesia sejak 2015, warga negara Indonesia masih sulit mendapatkan visa on arrival atau bebas visa ke Korea Selatan. Dalam pertemuannya dengan Wakil Duta Besar Korea Selatan, Farah mengangkat isu ini. “Kenapa orang Indonesia itu sulit sekali mendapatkan visa on arrival atau bebas visa ke Korea Selatan? Ini mungkin bisa jadi acuan juga untuk negara-negara lain,” ujarnya.
Menurut Farah, tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap budaya Korea semakin mendorong kebutuhan akan akses perjalanan yang lebih mudah. Ia mencatat antusiasme masyarakat terhadap berbagai aspek budaya Korea, seperti makanan, musik, dan hiburan. “Sekarang kita lihat masyarakat Indonesia lagi keranjingan Korea. Semua yang terkait dengan Korea-Koreaan, entah makanannya, budayanya, semuanya sangat diminati,” jelas Farah.
Baca Juga: Anggota Komisi VI DPR RI Subardi Dorong PT Pupuk Indonesia Optimalkan Produksi untuk Food Estate
Farah Puteri Nahlia menekankan perlunya strategi pemerintah untuk memperkuat citra paspor Indonesia agar diakui lebih baik di dunia internasional. “Harapan kami, paspor Indonesia bisa lebih kuat di mata dunia, karena paspor yang kuat juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan menunjukkan bahwa negara tersebut berkembang,” tuturnya.
Sebagai wakil rakyat dari Jawa Barat IX, Farah mendesak Kementerian Luar Negeri untuk merumuskan solusi konkret yang tidak hanya melindungi warga negara Indonesia di luar negeri tetapi juga memperbaiki posisi Indonesia di panggung global. Ia berharap langkah-langkah ini dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan WNI saat bepergian, sekaligus mendorong pengakuan internasional terhadap kekuatan paspor Indonesia.
Sumber: fraksipan.com
