Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Muhidin Mohamad Said, memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024. Ia menilai laporan pertanggungjawaban yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani mencerminkan keberhasilan pengelolaan keuangan negara di tengah tekanan global yang kompleks, seperti ketegangan geopolitik dan gangguan rantai pasok dunia.
“Pertumbuhan ekonomi kita sebesar 5,03 persen adalah capaian yang luar biasa. Indonesia termasuk negara dengan pertumbuhan tertinggi di kawasan ASEAN. Ini menunjukkan kolaborasi antara DPR dan Pemerintah dalam mengawal APBN berjalan dengan baik,” ujar Muhidin dalam Rapat Kerja Banggar bersama Menkeu Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (15/7/2025).
Muhidin menyebut, laporan pertanggungjawaban dari pemerintah telah disetujui untuk dibahas lebih lanjut di tingkat Panitia Kerja (Panja). Ia menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan APBN 2024 telah berjalan baik dan sesuai alokasi yang ditetapkan.
Namun, terkait adanya beberapa target pembangunan yang belum tercapai sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan, Muhidin menegaskan bahwa pembangunan adalah proses berkelanjutan yang tidak bisa diselesaikan secara instan.
“Pembangunan ini kan berkelanjutan. Pemerintahan saat ini melanjutkan program-program sebelumnya. Mana yang belum sempurna, ya kita sempurnakan. Tidak semua target RPJM bisa tercapai 100 persen. Tapi arah dan progresnya jelas,” jelas Legislator Fraksi Partai Golkar itu.
Lebih jauh, Muhidin menyampaikan keyakinannya terhadap komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan infrastruktur dasar. Ia menilai dalam kurun waktu kurang dari enam bulan, pemerintahan baru telah menunjukkan capaian positif, terutama dalam sektor pangan.
“Kita lihat sekarang, Indonesia mulai menegaskan posisinya sebagai negara penghasil pangan yang unggul di Asia. Ini harus kita dukung terus agar ke depan kita bisa betul-betul mencapai swasembada,” ujarnya.
Rapat Kerja Banggar DPR RI yang membahas Pokok-Pokok RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 ini juga turut dihadiri Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan jajaran Eselon I Kementerian Keuangan. Pembahasan lanjutan akan difokuskan melalui Panja Perumus Kesimpulan dan Panja Draf RUU guna menelaah secara lebih mendalam aspek-aspek pelaksanaan APBN sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan anggaran DPR RI.
Sumber: kabargolkar.com
