Jakarta, PR Politik – Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun menyoroti potensi gejolak harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang dapat terdampak oleh eskalasi konflik Iran-Israel dan keterlibatan Amerika Serikat. Ia mengingatkan pemerintah agar segera menyiapkan langkah antisipatif agar ICP tidak melebihi asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 82 dolar per barel demi menjaga stabilitas fiskal dan subsidi energi nasional.
“ICP dalam APBN 2025 dipatok sebesar 82 dolar per barel. Saat ini harga minyak masih di bawah angka itu, berkisar di 75 hingga 79 dolar. Artinya, dari sisi harga, kita masih sangat aman. Namun jika konflik terus berlanjut dan harga melampaui batas asumsi, maka kita harus bersiap dengan skenario pengurangan subsidi BBM dan skema kompensasi bagi masyarakat miskin,” ujar Misbakhun dalam diskusi virtual bersama INDEF di Jakarta, Minggu (29/6/2025).
Misbakhun mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun ini tercatat sebesar 4,87 persen, sedikit lebih rendah dari target APBN 2025 sebesar 5,2 persen. Ia menyebut koreksi pertumbuhan ini sudah mulai terlihat bahkan sebelum konflik meletus, dengan latar belakang ketidakpastian global termasuk kebijakan proteksionis Amerika Serikat yang ia sebut sebagai “Trump 2.0”.
“Koreksi pertumbuhan ini sudah terlihat sebelum konflik. IMF dan Bank Dunia juga telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Maka dari itu, kita harus antisipatif terhadap risiko fiskal dan inflasi sejak dini,” ungkap Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kondisi pendapatan negara dari sektor perpajakan dan non-pajak sejauh ini masih aman. Pemerintah juga belum perlu menempuh pembiayaan baru selama ICP masih berada dalam batas asumsi APBN. Namun, jika harga minyak dunia melonjak tajam, maka tekanan terhadap anggaran subsidi dan inflasi nasional dapat meningkat signifikan.
“Kalau ICP melampaui 82 dolar dan naik ke angka 90 atau bahkan 100 dolar, maka skenario risiko harus dijalankan. Termasuk kemungkinan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar 10 persen, yang tentu akan berdampak terhadap inflasi dan beban subsidi,” jelasnya.
Menurut simulasi yang dilakukan bersama analis ekonomi termasuk dari Bank Mandiri, pemerintah disebut masih memiliki ruang fiskal memadai untuk merespons lonjakan harga minyak. Bahkan jika ICP naik hingga 100 dolar per barel, inflasi nasional masih diperkirakan dalam batas aman yakni sekitar 2,70 persen, atau hanya naik sekitar 0,32 basis poin dari posisi saat ini.
“Ini menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan fiskal dan sosial. Jika subsidi BBM dikurangi, maka kompensasi bagi kelompok rentan dan masyarakat di garis kemiskinan mutlak disiapkan agar daya beli tidak tergerus,” tegasnya.
Doktor ekonomi lulusan Universitas Trisakti itu juga menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam menyusun strategi fiskal yang adaptif dan bertanggung jawab di tengah ketidakpastian geopolitik global. Ia menilai bahwa seluruh skenario kebijakan perlu dikomunikasikan secara transparan kepada publik dan pelaku pasar guna memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.
Sumber: emedia.dpr.go.id
