Jakarta, PR Politik – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mulai mencairkan Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen ASN di berbagai institusi, termasuk PTN Satker, PTN BLU non-remunerasi, dan LLDikti, sejak Selasa, 8 Juli 2025.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menjelaskan bahwa pencairan Tukin ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan motivasi dan profesionalisme para dosen dan pegawai Kemdiktisaintek.
“Tunjangan kinerja ini adalah bentuk nyata penghargaan negara terhadap peran sentral dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan.” Tegasnya
Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Togar Mangihut Simatupang, menambahkan bahwa proses pencairan Tukin ini berjalan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja, yang telah disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret 2025.
“Kemdiktisaintek memastikan seluruh proses penyaluran Tukin dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai Perpres, Permen, dan Kepsesjen mengenai Tukin,” tegas Sesjen Togar.
Beberapa poin penting dalam Perpres tersebut adalah pembayaran Tukin terhitung sejak 1 Januari 2025, dan kebutuhan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen). Semua dasar hukum untuk pencairan Tukin kini sudah lengkap dengan terbitnya Keputusan Sekretaris Jenderal (Kepsesjen).
Sebanyak 31.066 dosen ASN di bawah Kemdiktisaintek akan menerima Tukin ini, mencakup dosen PTN-BLU non-remunerasi, dosen PTN Satker, dan dosen di LLDikti. Pencairan Tukin untuk periode Januari-Juni 2025, ditambah Tukin ke-13, dimulai pada 8 Juli 2025. Bagi dosen yang belum menyelesaikan proses klaim Tukin hingga batas waktu 7 Juli 2025, pembayarannya akan diproses pada awal Agustus 2025. Ke depannya, pembayaran Tukin akan dilakukan setiap bulan, dan Tukin ke-14 akan dibayarkan bersamaan dengan Tukin bulan Desember.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Khairul Munadi, menjelaskan bahwa kebijakan Tukin ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan motivasi dan produktivitas dosen, (2) meningkatkan profesionalisme dan budaya kerja yang berorientasi pada capaian, (3) meningkatkan kesejahteraan dosen, serta (4) mendukung reformasi birokrasi dan pencapaian kinerja institusi.
Khairul juga menambahkan bahwa mekanisme baru pemberian Tukin ini akan mulai berlaku dan diimplementasikan secara tepat sasaran di masing-masing perguruan tinggi dan LLDikti.
Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti, Sri Suning Kusumawardani, mengatakan bahwa Kemdiktisaintek bekerja sama dengan Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan untuk mempercepat implementasi pencairan Tukin. Mereka juga terus berdialog dengan pemangku kepentingan untuk menyempurnakan sistem kinerja dosen di masa mendatang. Suning berharap kebijakan ini akan mendorong reformasi birokrasi dan meningkatkan mutu dosen serta pendidikan tinggi di Indonesia.
“Diharapkan kebijakan ini dapat mendorong tercapainya reformasi birokrasi dan peningkatan mutu dosen dan pendidikan tinggi Indonesia,” kata Direktur Suning.
Melalui pencairan Tukin ini, Kemdiktisaintek menegaskan komitmennya untuk mendukung sivitas akademika pendidikan tinggi nasional. Harapannya, kebijakan ini dapat memacu semangat dan profesionalistme dosen untuk lebih produktif dan berkontribusi dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat demi kemajuan Indonesia.
sumber : Kemendiktisaintek
