Mojokerto, PR Politik (2/12) – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengungkapkan keprihatinan terhadap kondisi lahan pertanian di Kabupaten Mojokerto yang terancam alih fungsi menjadi area pertambangan. Saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) Tim Komisi XII Panja Minerba, Sugeng menyatakan bahwa banyak lahan tadah hujan di wilayah tersebut, yang meskipun potensial untuk pertanian, kini digunakan untuk aktivitas ilegal seperti galian tanah dan produksi pasir.
“Tanah yang seharusnya produktif malah terancam akibat alih fungsi menjadi area pertambangan. Kami menemukan ada 12 lokasi pertambangan di Mojokerto yang saat ini sedang dalam proses perizinan, menimbulkan dinamika sosial yang signifikan di masyarakat,” kata Sugeng.
Sugeng mengungkapkan bahwa masyarakat menghadapi dilema besar, yaitu mempertahankan lahan sebagai area pertanian atau mengalihkannya untuk kegiatan tambang. Ia mencatat adanya perbedaan pendapat di masyarakat, dengan sebagian mendukung pertambangan demi peluang ekonomi, sementara sebagian lainnya menolak karena khawatir dampaknya terhadap lingkungan dan keberlanjutan hidup.
“Kami telah berdialog dengan berbagai pihak, termasuk warga, LSM, dan pemerintah daerah untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh terkait situasi ini,” ujarnya.
Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program swasembada pangan dan energi menjadi prioritas nasional. Namun, Sugeng mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada pengelolaan lahan pertanian yang berkelanjutan.
“Dengan populasi yang terus bertambah, lahan pertanian semakin menyempit, menyebabkan produktivitas pertanian menurun. Jika tanah pertanian dialihfungsikan, harus ada skema pemanfaatan lain yang tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial,” tegas legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah VIII ini.
Baca Juga: Presiden Prabowo Umumkan Kenaikan Upah Minimum Nasional 6,5 Persen Tahun 2025
Sugeng Suparwoto menegaskan bahwa Komisi XII DPR RI akan terus memantau perkembangan pengelolaan sumber daya alam di Mojokerto dan wilayah lainnya. Pihaknya berkomitmen merumuskan kebijakan nasional yang dapat mengakomodasi kebutuhan ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
“Kami akan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menemukan formula terbaik dalam mengelola sumber daya alam, terutama di sektor pertambangan dan pertanian,” pungkasnya.
Lahan pertanian di Mojokerto, yang menjadi tumpuan banyak warga, diharapkan tetap terjaga produktivitasnya di tengah tekanan ekonomi dan kebutuhan pembangunan.
Sumber: fraksinasdem.org
