Jakarta, PR Politik (2/12) – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Muh Haris, menyerukan pengawasan ketat dan penegakan hukum terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terbukti melakukan kecurangan atau menjual bahan bakar minyak (BBM) berkualitas rendah. Pernyataan ini muncul menyusul maraknya laporan kendaraan rusak akibat BBM tercampur air dan buruknya kualitas bahan bakar di sejumlah daerah.
“SPBU nakal tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap distribusi energi di Indonesia. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan bahwa setiap SPBU beroperasi sesuai standar dan aturan yang berlaku,” ujar Haris dalam keterangannya.
Ia mencatat beberapa kasus terbaru, termasuk insiden di Bekasi di mana BBM tercampur air ditemukan, serta laporan dari daerah lain yang melaporkan kerusakan kendaraan akibat bahan bakar berkualitas rendah. Modus kecurangan seperti manipulasi takaran dispenser hingga pengenceran BBM dianggapnya sebagai bukti perlunya tindakan tegas.
Haris mengusulkan tiga langkah strategis untuk mengatasi masalah ini: pengawasan ketat, penegakan hukum yang tegas, dan perlindungan konsumen. “Tidak ada toleransi bagi pelaku yang merugikan konsumen. Sanksi tegas harus memberikan efek jera,” tegasnya.
Baca Juga: Anggota DPR Sartono Hutomo Minta Pemerintah Tidak Terburu-buru Hapus Subsidi BBM untuk Ojek Online
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah I, yang meliputi Kota Semarang, Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kendal, Haris berkomitmen untuk terus memantau pelaksanaan distribusi BBM di wilayahnya. Ia juga akan mendorong dialog antara pemerintah dan Pertamina guna memastikan sistem distribusi BBM berjalan transparan dan sesuai standar.
“Energi adalah kebutuhan dasar masyarakat. Kita tidak boleh main-main dengan distribusi dan kualitasnya. Saya akan terus mengawal agar hak masyarakat atas energi bersih dan adil tetap terjamin,” pungkas Haris.
Sumber: fraksi.pks.id
