Jakarta, PR Politik – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama Kantor Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia menggelar dialog tingkat tinggi bertajuk “The UN at 80: Shaping the Future of Multilateralism” di Jakarta, Rabu (11/3). Forum ini menjadi ruang refleksi strategis bagi lebih dari 120 pemangku kepentingan untuk membahas arah baru kerja sama internasional di tengah proses reformasi struktural PBB.
Seminar ini mempertemukan diplomat, akademisi, dan pimpinan lembaga internasional guna membedah upaya PBB dalam merespons tantangan global yang kian kompleks. PBB yang kini memasuki usia delapan dekade tengah menjalankan UN 80 Initiative, sebuah langkah reformasi besar yang diluncurkan Sekretaris Jenderal António Guterres untuk menciptakan sistem yang lebih terpadu dan berdampak nyata.
Indonesia menegaskan posisinya sebagai pendukung utama penguatan kerja sama internasional. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu, Duta Besar Tri Tharyat, menekankan bahwa tantangan global saat ini tidak mungkin diselesaikan secara sepihak.
“Bagi Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang efektif, inklusif, dan relevan dengan tujuan yang diembannya tetap menjadi hal yang sangat penting. Bukan karena multilateralisme tanpa keterbatasan, tetapi karena skala dan kompleksitas tantangan saat ini menjadikan pendekatan kolektif semakin diperlukan.”
Inisiatif reformasi ini berfokus pada peninjauan kembali ribuan mandat PBB serta pembaruan metode kerja di bidang perdamaian, misi kemanusiaan, hingga hak asasi manusia. Koordinator Residen PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, menyatakan bahwa PBB harus terus berevolusi agar tetap relevan dalam melayani masyarakat dunia.
“Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap menjadi platform penting untuk dialog, kerja sama, dan aksi bersama. Inisiatif UN80 bertujuan memastikan bahwa PBB terus berkembang agar dapat melayani masyarakat di seluruh dunia dengan lebih baik—bekerja lebih efektif, lebih terpadu, dan memberikan dampak yang lebih besar.”
Diskusi panel yang menghadirkan pakar seperti David McLachlan-Karr dan Philips Jusario Vermonte turut menyoroti bagaimana agenda UN80 dapat memperkuat respons terhadap krisis global di tingkat negara. Dialog ini merupakan bagian dari rangkaian konsultasi global yang dijadwalkan tuntas pada tahun 2026.
Peran aktif Indonesia dalam forum ini menunjukkan komitmen diplomasi nasional untuk terus menjadi penggerak utama dalam memajukan sistem internasional yang lebih adaptif terhadap perubahan dunia yang sangat cepat.
sumber : Kemlu RI
