Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nilam Sari Lawira, menegaskan bahwa peran Badan Pusat Statistik (BPS) RI sangat strategis dalam memastikan kebijakan pemerintah disusun berdasarkan data yang valid, akurat, dan terintegrasi.
Hal tersebut disampaikan Nilam saat mengikuti Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi X DPR RI ke BPS Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Rabu (1/4/2026).
“Kunjungan ke BPS Provinsi Sulawesi Tengah ini menjadi contoh konkret bagaimana BPS harus hadir sebagai pusat rujukan data yang kredibel di daerah. BPS bukan sekadar lembaga pengumpul data, tetapi menjadi penentu arah kebijakan pembangunan. Dari kunjungan ini, kita melihat bagaimana BPS di daerah bekerja di tengah keterbatasan, namun tetap berkomitmen menghadirkan data yang akurat. Ini harus kita dukung bersama,” jelas Nilam.
Legislator NasDem dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah itu juga menekankan pentingnya penerapan konsep “satu data” guna menghindari perbedaan angka antarinstansi yang berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam perumusan kebijakan.
“Bicara statistik bukan hanya angka, tetapi pola. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga kebijakan yang diambil pun harus berbasis pada data yang spesifik dan akurat. Karena itu, peran BPS menjadi sangat krusial,” tukasnya.
Lebih lanjut, Nilam menyoroti adanya fenomena anomali ekonomi di Sulawesi Tengah, di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak sepenuhnya sejalan dengan penurunan angka kemiskinan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikator penting bahwa kualitas data perlu terus ditingkatkan.
“Jika data tidak akurat atau tidak diperbarui, maka kebijakan yang dihasilkan juga berpotensi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, saya mendorong agar setiap indikator memiliki satu data resmi sebagai rujukan bersama,” tegas Nilam.
Sementara itu, Kepala BPS Sulawesi Tengah, Daryanto, mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, mulai dari luasnya wilayah kerja hingga keterbatasan sumber daya yang dimiliki.
