Jakarta, PR Politik – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya untuk mengelola ekosistem karbon biru nasional dengan prinsip high integrity atau integritas tinggi. Langkah ini diambil guna memastikan keseimbangan manfaat antara aspek iklim, sosial, dan ekonomi, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon internasional.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menyatakan bahwa integrasi sains dan tata kelola yang kuat merupakan kunci utama dalam menjaga kredibilitas program karbon biru.
“Pengembangan karbon biru harus dijalankan secara terintegrasi dan berprinsip high integrity. Pengelolaan karbon biru perlu berbasis sains, didukung tata kelola yang kuat, sistem MRV yang kredibel, serta perlindungan sosial dan lingkungan agar kredibilitas program nasional tetap terjaga,” ujarnya dalam siaran resminya di Jakarta, Jumat (13/2).
Sebagai langkah nyata, KKP telah menyelenggarakan Workshop on High-Integrity Blue Carbon yang melibatkan kementerian/lembaga terkait, organisasi internasional, serta mitra pembangunan. Forum ini bertujuan menyelaraskan pemahaman teknis dalam kerangka Nilai Ekonomi Karbon (NEK) nasional dan mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC).
Indonesia, yang memiliki ekosistem mangrove dan padang lamun terbesar di dunia, memegang peran krusial dalam mitigasi perubahan iklim global. Koswara menekankan pentingnya pembentukan Tim Terpadu Pengelolaan Karbon Biru lintas Eselon I untuk memastikan metodologi, baseline, dan pelaporan data berjalan secara terintegrasi.
Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung, menegaskan bahwa fokus utama karbon biru harus tetap pada kelestarian ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir, bukan sekadar komoditas ekonomi. Hal ini sejalan dengan RPJMN 2025–2029 mengenai pembangunan rendah karbon.
Workshop ini juga menyoroti aspek perlindungan sosial dan transparansi. Steven Lutz dari GRID-Arendal bersama perwakilan UNODC dan IOJI mengingatkan pentingnya uji tuntas (due diligence) agar proyek karbon biru Indonesia memenuhi standar internasional dan terhindar dari risiko tata kelola.
Dalam sesi diskusi daring, Indonesia menyerap pembelajaran dari berbagai negara:
-
Kenya: Memaparkan pengukuran stok karbon pada proyek berbasis padang lamun.
-
Jepang: Melalui Japan Blue Economy Association (JBEA), membagikan pengalaman penetapan harga karbon nasional berbasis panduan IPCC.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya telah menginstruksikan agar tercipta keselarasan kebijakan nasional untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin global dalam pengelolaan karbon biru yang transparan dan berkelanjutan.
sumber : KKP RI
