Jakarta, PR Politik — Komunikasi publik yang efektif dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan menjadi penentu keberhasilan pemerintahan yang inklusif dan adaptif. Dalam diskusi Goodtalk Off-Air bertema “Government PR: Menembus Kebisingan, Menjawab Harapan”, Florida Andriana, Co-Founder Think Policy, menegaskan bahwa komunikasi yang empatik, transparan, dan partisipatif merupakan fondasi dari kebijakan publik yang berhasil.
“Komunikasi bukan sekadar instrumen sosialisasi kebijakan di akhir proses, tapi bagian yang harus hadir sejak awal. Ia menjadi alat untuk memahami keresahan publik, membangun kepercayaan, dan memastikan kebijakan benar-benar user-oriented,” ujar Florida di hadapan para peserta diskusi.
Ia menyoroti bahwa partisipasi publik yang bermakna—bukan sekadar formalitas—merupakan elemen krusial dalam perumusan kebijakan. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, kualitas konsultasi publik seringkali dipertanyakan karena tidak mencerminkan keberagaman suara dan kebutuhan. “Kita harus menggeser cara pandang. Konsultasi itu bukan hanya soal mengundang publik, tapi juga mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mengakui tantangan mereka, dan merespons dengan empati,” tambahnya.
Empati, menurut Florida, menjadi kunci dalam menghadapi frustrasi publik terhadap kebijakan. Dengan memahami titik nyeri (pain points) masyarakat, pembuat kebijakan bisa merumuskan solusi yang lebih akurat dan diterima luas. Komunikasi yang menyampaikan maksud baik tanpa strategi empatik justru bisa menimbulkan resistensi.
Diskusi juga menggarisbawahi pentingnya phased communication—pendekatan komunikasi yang dilakukan secara bertahap—guna memberi ruang bagi publik untuk terlibat dan memahami kebijakan sebelum diluncurkan sepenuhnya. Proses ini juga membuka peluang untuk menyempurnakan kebijakan berdasarkan masukan awal, sekaligus mengurangi potensi backlash.
“Kepercayaan publik itu tidak bisa dituntut, tapi harus dibangun. Caranya? Dengan kejujuran dan kerendahan hati. Saat kita bisa terbuka soal tantangan dan rencana perbaikannya, publik akan lebih percaya,” ucap Florida.
Komunikasi yang otentik, lanjutnya, termasuk menunjukkan sisi manusiawi pemerintah—kesulitan, keterbatasan, dan niat untuk memperbaiki—akan lebih diterima ketimbang komunikasi yang serba normatif. Hal ini menjadi penting terutama saat pemerintah ingin mengajak publik untuk ikut serta, seperti dalam program perpajakan, kesehatan, atau digitalisasi layanan.
Sumber: Good News From Indonesia (Youtube)
