Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kaisar Abu Hanifah, mendesak pemerintah segera mempercepat penguatan sektor industri manufaktur guna menekan risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diperkirakan akan meluas pada 2026. Ia menilai pemerintah tidak boleh bersikap pasif di tengah tekanan ekonomi global yang terus memukul sektor industri padat karya.
Berdasarkan data satudata.kemnaker.go.id, sepanjang 2025 tercatat sebanyak 88.519 pekerja mengalami PHK dan terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dari total tersebut, sektor manufaktur menjadi kontributor terbesar dengan porsi sekitar 35 persen kasus PHK.
“Di awal tahun ini kami meminta pemerintah bertindak cepat menguatkan industri manufaktur. Jika dibiarkan, risiko PHK akan semakin meluas dan berdampak serius terhadap stabilitas sosial serta ekonomi nasional,” ujar Kaisar di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Kaisar menilai tren penurunan angka pengangguran saat ini lebih banyak diserap oleh sektor informal, sementara sektor formal produktif seperti industri manufaktur justru mengalami stagnasi. Ia juga menyoroti tingginya angka pengangguran usia muda di Indonesia yang telah mencapai 17 persen, tertinggi di kawasan Asia.
“Ini alarm keras bagi pemerintah. Tanpa industri manufaktur yang kuat, bonus demografi kita justru bisa berubah menjadi beban. Negara harus hadir melalui insentif, kemudahan perizinan, dan perlindungan industri dalam negeri,” tegas legislator PKB tersebut.
Menurut Kaisar, sektor manufaktur merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional karena memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus memperkuat kinerja ekspor. Tanpa langkah intervensi yang tepat, ia mengkhawatirkan Indonesia semakin berisiko terjebak dalam jebakan pendapatan menengah atau middle income trap.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya ketersediaan energi dengan harga yang kompetitif agar industri nasional mampu bersaing di pasar global. Menurutnya, pelaku industri tidak bisa dibiarkan berjuang sendiri menghadapi perlambatan permintaan dunia.
“Kehadiran negara sangat dibutuhkan agar sektor ini tetap tumbuh dan berdaya saing. Penguatan manufaktur harus menjadi agenda prioritas nasional untuk memastikan daya beli masyarakat terjaga dan angka pengangguran dapat ditekan secara nyata,” pungkas Kaisar.
