Jakarta, PR Politik (2/12) – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi, menyoroti pentingnya kesiapan PT Pupuk Indonesia dalam mendukung program lumbung pangan nasional atau food estate. Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rachmat Pribadi, Subardi menekankan pentingnya ketersediaan pupuk untuk menopang produksi pangan di kawasan food estate yang mencakup 3 juta hektar.
“Pupuk adalah instrumen utama untuk mendukung produksi pangan, sementara pangan adalah kebutuhan dasar manusia. Tanpa ketersediaan pupuk yang memadai, mustahil program food estate bisa berjalan optimal,” ujar Subardi di Kompleks Parlemen, Senayan.
Sebagai legislator dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Subardi meminta penjelasan rinci terkait kapasitas produksi lima pabrik utama PT Pupuk Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pupuk nasional. Ia juga menyoroti rencana revitalisasi pabrik pupuk yang disebutkan dalam rapat tersebut.
“Revitalisasi pabrik harus dilakukan dengan pertimbangan matang, terutama terkait nilai produksi pupuk di masa depan. Saya ingin tahu, pendanaan revitalisasi ini dari mana? Apakah dari kas internal, penyertaan modal negara, atau pinjaman lembaga keuangan?” tanyanya.
Selain itu, Subardi menekankan pentingnya pengelolaan keuangan perusahaan yang sehat untuk menjamin kelancaran penyediaan dan penyaluran pupuk. Ia juga mempertanyakan kondisi arus kas perusahaan terkait dengan utang pemerintah yang belum dilunasi.
“Bagaimana status pembayaran pemerintah? Apakah masih ada tunggakan? Ini penting, karena jika utang pemerintah terus berlanjut, perusahaan bisa menghadapi masalah cash flow, yang pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan produksi dan penyaluran pupuk,” jelas Subardi.
Baca Juga: Anggota DPR Adang Daradjatun Soroti Penggunaan Senjata Api oleh Polri
Subardi mengingatkan bahwa keberhasilan program food estate erat kaitannya dengan ketersediaan pupuk yang cukup dan berkualitas. Oleh karena itu, ia mendorong PT Pupuk Indonesia untuk menjaga keberlanjutan operasional serta transparansi dalam pengelolaan pendanaan dan distribusi.
“Pupuk bukan hanya soal bisnis; ini menyangkut nyawa, karena berhubungan langsung dengan kebutuhan pangan rakyat. Kami di Komisi VI akan terus mengawal agar PT Pupuk Indonesia dapat menjalankan perannya dengan maksimal demi ketahanan pangan nasional,” tutupnya.
Sumber: fraksinasdem.org
