Jakarta, PR Politik (2/12) – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional (UMN) sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. Kebijakan ini diambil setelah melalui diskusi mendalam dalam rapat terbatas yang membahas isu strategis, termasuk penetapan upah minimum, di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 29 November 2024.
“Sebagaimana kita ketahui, upah minimum merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja, terutama yang bekerja di bawah 12 bulan. Penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan persnya.
Presiden menjelaskan, usulan awal dari Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebesar 6 persen kemudian disesuaikan menjadi 6,5 persen setelah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk pimpinan serikat buruh.
Selain itu, Prabowo menegaskan bahwa penetapan upah minimum sektoral akan menjadi kewenangan dewan pengupahan di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan buruh, pemerintah juga memperkenalkan program tambahan berupa pemberian makanan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil di kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kita ingin memberi indeks per-anak, per-ibu hamil Rp10.000 per hari. Walaupun target kita Rp15.000, kondisi anggaran saat ini memungkinkan Rp10.000, yang tetap dihitung cukup bermutu dan bergizi,” ungkap Prabowo.
Baca Juga: SPBU Nakal Rugikan Konsumen, Aleg PKS Muh Haris Desak Penegakan Hukum Tegas
Ia menjelaskan, program ini memungkinkan setiap keluarga dengan rata-rata 3-4 anak menerima sekitar Rp30.000 per hari, setara Rp2,7 juta per bulan. Program ini akan melengkapi bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh secara berkelanjutan. “Upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat, terutama kelompok buruh, sudah sangat maksimal pada saat ini. Tentunya kita ingin perbaiki di masa mendatang,” tuturnya.
Turut hadir dalam keterangan pers tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.
Sumber: setneg.go.id
