Jakarta, PR Politik – Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menyampaikan tiga arahan penting kepada para kepala daerah dalam audiensi di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025). Arahan tersebut mencakup Sekolah Rakyat, Kampung Siaga Bencana, dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Presiden Prabowo menginstruksikan agar semua program bansos itu berbasis pada DTSEN. Pemda wajib melakukan pemutakhiran secara rutin agar tidak ada keluarga miskin yang terlewat,” tegas Agus Jabo. Audiensi ini dihadiri oleh Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, Wakil Wali Kota Allex Saputra, Wakil Bupati Pasangkayu Herny Agus, dan Kepala Dinas Sosial Pasangkayu Elsi.
Agus Jabo menegaskan bahwa percepatan pemutakhiran DTSEN oleh pemerintah daerah adalah “harga mati” karena berdampak langsung pada efektivitas dan efisiensi program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan. Ia menekankan bahwa bekerja di luar data DTSEN dapat menimbulkan masalah serius.
“Kalau ada program tidak sesuai data DTSEN, bisa dipertanyakan BPK. Maka, musyawarah desa dan validasi lewat pendamping PKH harus benar-benar dijalankan. Jangan sampai rakyat jadi korban karena data tidak tepat sasaran,” tambahnya.
Pemerintah Kota Padang Panjang dan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu menyambut baik arahan ini. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasangkayu, Elsi, melaporkan bahwa proses uji petik penerima bansos di wilayahnya sudah mencapai 90%. “Kami terus lakukan perbaikan data agar tidak terjadi salah sasaran, saat ini progress-nya sudah 90% Pak Wamen,” katanya.
Selain membahas DTSEN, audiensi juga mengulas usulan pembangunan Sekolah Rakyat dan Kampung Siaga Bencana di kedua daerah. Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menyampaikan pihaknya sudah menyiapkan lahan seluas 30 hektare. “Dan sudah memiliki akses jalan, Pak Wamen. Sedang diproses di ATR/BPN. Kami berharap usulan kami bisa diterima, untuk melengkapi julukan kota kami sebagai Kota Pendidikan,” harapnya.
Wakil Wali Kota Allex Saputra juga mengusulkan program Kampung Siaga Bencana (KSB). “Daerah kami berada di lereng gunung berapi sehingga rawan bencana. Dalam hal ini kami berharap dukungan Kemensos untuk Kampung Siaga Bencana,” tuturnya. Sementara itu, Wakil Bupati Pasangkayu, Herny Agus, menekankan kesiapan daerahnya dengan menyiapkan lahan bersertifikat 5 hektare untuk Sekolah Rakyat.
Agus Jabo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan. Ia berharap Padang Panjang dan Pasangkayu segera merealisasikan Sekolah Rakyat rintisan dengan memanfaatkan gedung milik Pemda yang sudah ada. Pemerintah pusat akan memprioritaskan pembangunan gedung permanen bagi daerah yang telah memiliki rintisan.
Menutup audiensi, Agus Jabo memberikan tiga arahan utama: sinergi dengan pemangku kepentingan dalam pemutakhiran DTSEN, mengajukan proposal resmi Sekolah Rakyat rintisan, dan Kampung Siaga Bencana.
“Presiden Prabowo itu ingin program langsung dirasakan rakyat. Jadi pulang dari sini, tertibkan data DTSEN, siapkan usulan Sekolah Rakyat dan KSB tadi, dan laporkan ke Kemensos. Jangan hanya wacana,” tegasnya.
sumber : Kemensos RI
