Indonesia Miliki Potensi Kredit Karbon 13,4 Miliar Ton CO₂e, Wamenhut Buka Global Carbon Summit 2025

Jakarta, PR Politik – Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki resmi membuka Global Carbon Summit Indonesia 2025 di Jakarta, Rabu (26/11). Forum internasional ini mempertemukan pemimpin industri, pembuat kebijakan, dan mitra global untuk membahas masa depan pasar karbon dan ekonomi hijau.

Wamenhut Rohmat Marzuki menyampaikan apresiasi kepada Ecobiz Asia dan APHI atas penyelenggaraan forum yang dinilainya sangat strategis.

“Komitmen yang hadir di ruangan ini memberi keyakinan bahwa kemajuan nyata dalam agenda iklim semakin dekat, asal kita bekerja dengan fokus, integritas, dan berbagi tujuan bersama,” ujarnya.

Wamenhut menegaskan bahwa Indonesia telah memperkuat kerangka pasar karbon melalui Perpres 110/2025, yang memungkinkan perdagangan unit karbon dari berbagai proyek Nature-based Solutions (NbS) seperti reforestasi, restorasi mangrove, dan agroforestri. Kemenhut juga menyelaraskan sejumlah regulasi terkait tata hutan, perhutanan sosial, dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi.

Wamenhut menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi karbon berbasis alam (NbS) yang sangat besar, mencakup:

  • 48,69 juta hektare area NbS.

  • 12 juta hektare untuk penyerapan karbon ARR (Aforestasi, Reforestasi, Revegetasi).

  • 8,3 juta hektare perhutanan sosial.

  • 1,4 juta hektare target pengakuan hutan adat.

BloombergNEF memperkirakan potensi kredit karbon dari sektor kehutanan Indonesia dapat mencapai 13,4 miliar ton CO₂e hingga tahun 2050.

“Dengan potensi sebesar ini, Indonesia layak menjadi salah satu sumber kredit karbon berbasis alam paling dicari di dunia,” tegasnya.

Wamenhut juga menyoroti penguatan kerja sama internasional, termasuk penandatanganan MoU dengan International Emissions Trading Association (IETA) dan Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM), yang penting untuk memperkuat standar dan keterhubungan Indonesia dengan pasar karbon global.

“Kami berkomitmen membangun pasar karbon yang berintegritas, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, hutan, dan planet kita,” tutup Wamenhut.

Baca Juga:  Menlu RI Dorong Reformasi PBB dan Peran BRICS untuk Tata Kelola Global yang Lebih Inklusif

sumber : Kemenhut RI

Bagikan:

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Infografis Terbaru